IKAFH Undip menggelar webinar ‘Inovasi Penyelenggaraan dan Pengawasan Pemilu yang Profesional dan Berintegritas’, Senin (20/12). Webinar ini menghadirkan sejumlah narasumber yang mumpuni, yaitu Hasyim Asy’ari (Anggota KPU RI periode 2017-2022), M.Fajar S.A.K. Arif (Ketua Bawaslu Prov. Jawa Tengah periode 2017-2022), Leopold Sudaryono (Ketua DECRIM IKAFH Undip), Titi Anggraini (Anggota Dewan Pembina Perludem), dan Violla Reininda (Plt. Krua KoDe Inisatif).
Dimoderatori Faisal (Staf Khusus Ketua Komisi Yudisial RI), webinar ini dihadiri rekan media, Humas KPU RI, Bawaslu dari berbagai provinsi dan lain-lain.
Ahmad Redi, Ketua Umum IKAFH dalam sambutannya mengucapkan terima kasih atas kehadiran narasumber. Redi mengatakan webinar ini sebagai permulaan menyambut Pemilu 2024.
“Kita ketahui bagaimana Bawaslu bekerja sangat keras menyaring calon pengawas dari 200 orang akan menyisakan 20 orang. Kita ketahui Pemilu 2024 adalah pemilu yang paling kompleks, karena ada tiga pemilihan, pemilihan presiden, legislatif, dan pilkada,” kata Redi. Ia berharap diskusi ini dapat menjadi wadah kontributif bagi perkembangan hukum di Indonesia, khususnya dalam persiapan Pemilu 2024.
Cak Faisal, sapaan khas Faisal, mengucapkan terima kasih kepada IKAFH atas kesempatan untuk berperan dalam upaya memperkuat demokrasi di Indonesia.
Hasyim Asy’ari membahas dua hal, yakni cara menghadapi situasi pemilu 2024 dan inovasi yang akan dipersiapkan dalam menghadapi pemilu 2024. Hasyim mengungkapkan, dalam pemilu, demokrasi harus memiliki kepastian hukum, karena hasilnya tidak dapat diprediksi.
“Untuk memastikan hukum kita harus melihat pada empat hal, tidak ada kekosongan hukum, tidak multitafsir, tidak saling bertentangan, dan dapat dipasalkan,” pesan Hasyim.
Di akhir, Hasyim berpesan kepada penyelenggara untuk dapat memastikan secara baik dan benar pelaksanaan Pemilu mendatang.
Pembicara kedua, M. Fajar Subhi membahas tentang integritas keterkaitan antardua lembaga, KPU dan Bawaslu. Fajar mengungkapkan, integritas tidak bisa terdiri atas satu orang atau lembaga, tapi harus dimiliki semua.
“Inilah yang menjadi perhatian bagi Bapak/Ibu yang terpilih untuk menciptakan penanganan pelanggaran, sengketa, dan lain-lain dan dapat menjamin rasa keadilan bagi masyarakat,” pesan Fajar.
Berkaca dari pemilu sebelumnya, Fajar menyadari untuk membentuk pengawasan pemilu yang baik, tidak hanya berfokus pada sistem tetapi personil. “Personil yang memiliki track record yang baik dan saling mengawasi satu dengan lainnya,” tegasnya.
Leopold Sudaryono membahas potensi peningkatan clientelisme di Pemilu 2024. Leopold menyebutkan masalah mendekati pemilu, yaitu kondisi ekonomi yang belum pulih akibat pandemi, adanya corak nep-liberal dalam pemilu, dan kekuatan modal pada proses demokrasi.
Untuk mengatasi masalah ini, Leopold menjabarkan hal yang dapat mencegah clientelisme, yaitu perubahan mindset sistem elektoral menjadi gotong royong, support makro terhadap kandidat, identifikasi pola clientelisme, dan pemberian regulasi serta sanksi yang ketat.
Pembicara keempat, Viola Reininda, membahas penyelenggaraan, pengawasan, dan penegakan hukum pemilu yang inovatif, profesional, dan berintegritas. Menambahkan pendapat pembicara sebelumnya, Viola menyebutkan masalah di Pemilu 2024, yaitu tidak ada revisi UU Pemilu dan UU Pilkada, persinggungan penyelengaraan serentak, pemanfaatan teknologi, serta problem praktis yang menjadi lagu lama di saat pemilu.
Untuk mengatasi hal itu Viola menyarankan adanya manajemen secara penuh terhadap data kepemiluan, serta pengawasan, penegakan hukum aktivitas politik daring.
Pembicara terakhir, Titi Anggraini membahas inovasi penyelenggaraan dan pengawasan pemilu yang profesional dan berintegritas.
Di akhir peserta webinar diberi kesempatan untuk bertukar pikiran bersama para narasumber. Untuk alumni yang ingin menyaksikan tayangan webinar ini dapat mengakses channel Youtube IKAFH UNDIP official atau dapat mengklik tautan berikut https://www.youtube.com/watch?v=Z2AQCnfxP5Q. (patricia)
