FH Undip Selenggarakan FGD Tata Kelola Migas

Patricia Ruth Berita UNDIP 08/06/2021

Fakultas Hukum Universitas Diponegoro mengadakan Focus Group Discussion bertema Upstream Oil dan Gas “Tata Kelola Hulu Minyak dan Gas Bumi sebagai Lokomotif Ekonomi yang Selaras dengan Kebutuhan Industri”, Jumat (4/6).

Kegiatan yang dimoderatori Muhammad Azhar, S.H., LL.M. ini mengundang empat pembicara, yaitu Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum. (Dekan FH Undip), Prof. Ir. Purnomo Yusgiantoro, M.Sc., M.A., Ph.D. (Menteri ESDM periode 2000-2009), Prof. Dr. FX Joko Priyono, S.H., M.Hum. (Guru Besar Undip) dan Ali Nasir, S.H., LL.M (praktisi hukum migas).

Saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran narasumber. Siapa yang tidak kenal Bapak Yusgiantoro, mantan Menteri ESDM. Para narasumber dan kehadiran para tamu undangan. Pandemi bukan berarti berhenti berkegiatan, dan hari ini, puji syukur dapat terlaksana kegiatan FGD,” sambut Prof. Retno pada awal acara ini.

Retno menyoroti, kegiatan ini sebagai langkah diskusi permasalahan migas yang bersumber pada putusan MK tahun 2012. Ia mengajak semua peserta baik yang hadir maupun yang melalui aplikasi Zoom untuk memberikan masukan.

Ali Nasir membahas tentang kondisi terkini dan tantangan industri-industri hulu migas, urgensi revisi uu migas, dan substansi revisi uu migas. Kondisi migas, lanjutnya, masih mendominasi bauran energi saat ini. Sayangnya kenaikan kebutuhan malah diikuti penurunan investasi yang berdampak pada semakin kompetitifnya para insvestor.

“Masalah ini perlu ditangani dengan revisi undang-undang mengingat amanat konstitusi tidak sesuai dengan tata kelola dan kelembagaan. Kami mencatat ada beberapa poin penting. Satu, kebutuhan investasi untuk dapat memenuhi target 1 juta barel minyak per hari dan 12 miliar kubik gas per hari untuk tahun 2020. Alasan kedua, kita perlu melakukan pen-double-an investasi untuk mencukupi realisasi investasi migas, dan terakhir adanya paradigma pergeseran pengelolaan energi sebagai lokomotif pembangunan,” jelas Ali.

Ali menambahkan, ada empat hal untuk dapat menarik investasi hulu migas, yaitu melakukan 3 pilar investasi migas, memberikan prospek geologi, memastikan kebijakn fiscal, serta kebijakan hukum.

Ia berharap adanya perubahan pada substansi pengelolaan migas dunia mulai dari pihak pemerintah pusat sebagai pemegang kekuasaan, lalu BUMN sebagai pelaksana, dan kontrak kerja sama oleh BUMN dan BU.

Prof. Yusgiantoro membahas empat hal, yaitu tata kelola hulu sebelum dan sesudah reformasi, tata kelola hulu migas dalam UU No, 22 tahun 2001, tata kelola hulu migas berdasarkan keputusan MK, dan tata kelola hulu migas ke depan.

Ia mengungkapkan, sebelum reformasi tata kelola hulu migas dipegang Pertamina, dilaksanakan oleh BUMN, sedangkan setelah reformasi ada perubahan penunjukan menjadi pertambangan pemegang kekuasaan dan Pertamina sebagai pelaku. Ditambahkan bahwa pada UU No, 22 Tahun 2001, menghasilkan gagasan pembentukan BP Migas dan struktur pemerintahan vs BP Migas. Pada tahun 2021 putusan MK menghasilkan perubahan BP Migas menjadi SKK Migas dengan adanya perubahan pada status hukum, anggaran, dan tanggung jawab.

Mantan Menteri ESDM ini mengamati, tata kelola hulu migas perlu kebijakan kondusif untuk dapat memenuhi impian 1 juta barel per hari dengan adanya investasi internasional, juga perlu adanya pengelolaan secara khusus dan pemahaman UU migas untuk memberi kebermanfaatan. Selain itu pemerintah harus menemukan cadangan baru untuk meningkatkan RRR (reserve replacement ratio) serta menyederhanakan aturan.

Joko Priyono sebagai praktisi migas melihat bahwa status SKK Migas setelah adanya putusan MK menjadi bentuk ketidakpastian hukum. Oleh karena itu perlu adanya relasi negara dengan lembaga melalui perjanjian, agar dapat menghasilkan kepastian hukum, keadilan proporsional bagi investor, dan adanya perlindungan kepentingan publik.

Di akhir, Retno membahas format ideal pengelolaan migas sesuai amanat putusan MK No. 36/PUU-X/2012. Ia melihat pada ketentuan pasal 33 UU DNRI tahun 1945, amar putusan MK No. 36/PUU-X/2012, dan pendapat Mahkamah Konstitusi.

Adapun format ideal model pengelolaan migas yang diusulkan Retno diperhatikan pada makna penguasaan negara dan model dan struktur tata kelola, sehingga perlu adanya revisi UU Migas dengan pemerintah secara langsung menjadi pihak kontrak, pemerintah menguasai BUMN Nasional, undang-undang yang membentuk otoritas. (patricia)