DPP IKA Undip Gandeng Kolegium Jurist Institute Gelar Bedah Buku Isu Karhutla

Azza Iffana Berita Alumni 26/03/2021

DPP IKA Undip berkolaborasi dengan Kolegium Jurist Institute menggelar acara bedah buku Pertanggungjawaban Pidana Badan Usaha dalam Hal Terjadinya Kebakaran Lahan, Hutan, atau Perkebunan. Buku tersebut ditulis oleh Dr. Ahmad Aziz, S.H., M.Hum., alumnus Universitas Diponegoro yang menjabat Ketua DPD IKA Undip Aceh.

Acara yang digelar pada Kamis (25/3) ini dihadiri oleh Drs. H. Akhmad Muqowam, Wakil Ketua Umum DPP IKA Undip; Dr. Noor Rachmad, S.H., M.H., Ketua DPD IKA Undip DKI Jakarta;  Dr. Abdul Aziz, S.H., M.Hum., Hakim PN Bale Bandung; dan Ade Adhari, S.H., M.H., dosen FH Untar.

Lebih dari 100 peserta mengikuti acara yang berlangsung pukul 19.30 hingga 21.00 WIB ini. Acara diawali welcoming speech oleh Akhmad Muqowam, dilanjutkan opening remark dari Noor Rachmad. Bedah buku ini dimoderatori oleh Rima Gravianty Baskoro, S.H., ACIArb, Managing Partner di Rama Baskoro & Partner.

Ide menulis buku ini diakui Aziz datang dari keresahannya atas peristiwa yang terjadi di Indonesia pada tahun 2015. “2015 pada bulan September saya berangkat ke Batam, Malaysia, dan Singapura. Mau pulang itu tidak bisa, karena kebakaran lahan dan tidak ada penerbangan. Jadi saya terpaksa menempuh perjalanan lewat laut. Saya sudah kuliah tetapi belum menentukan disertasi,” ujarnya. Buku setebal 312 halaman itu merupakan ringkasan dari disertasi penulis.

Ade yang membedah buku tersebut menyatakan bahwa buku ini tidak perlu diragukan keabsahannya secara ilmiah. “Ternyata buku ini adalah hasil disertasi, tentunya nilai yang ada di buku itu mengandung pertanggungjawaban ilmiah yang sangat memadai,” ujarnya. Ade menjelaskan bahwa buku karya Aziz itu memiliki keunikan pada bagian cover yang menampilkan adagium.

Terdapat lima substansi yang dikaji dalam buku tersebut, yakni pertanggungjawaban pidana korporasi dalam berbagai PUU; pertanggungjawaban pidana korporasi dalam hukum Islam; bentuk pertanggungjawaban badan usaha atas tindak pidana pembakaran lahan; analisis putusan pengadilan tentang kebakaran lahan, hutan, dan perkebunan; serta konsep pemidanaan BU atas tindak pidana pembakaran lahan, hutan, atau perkebunan.

Ade menyarankan agar dilakukan reformulasi buku tersebut, sehingga tidak identik dengan tulisan disertasi. Ruang lingkup pembahasan yang terlalu luas sebaiknya dibuat dalam empat buku dengan topik berbeda, penggunaan istilah harus konsisten; dan penambahan ulasan mengenai hukum Islam dalam latar belakang.