DPP IKA FIB Undip dan Ditjen GTK Kemendikbud Gelar FGD Pancasila

Azza Iffana Berita Alumni 22/04/2021

Forum Group Discussion (FGD) “Mengawal Pancasila sebagai Pelajaran/Mata Kuliah Wajib” digelar di Hotel Quest, Kota Semarang, Selasa (20/4). Acara ini digelar dalam rangka mendiskusikan PP No. 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan yang dinilai menimbulkan polemik di masyarakat. Peraturan tersebut menimbulkan kontroversi, karena dianggap menghilangkan Pendidikan Pancasila dan Bahasa Indonesia dalam mata kuliah wajib di perguruan tinggi.

FGD ini merupakan kerja sama DPP Ikatan Alumni Fakultas Ilmu Budaya (IKA FIB) Universitas Diponegoro dengan DPR RI dan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.

Acara yang dimoderatori oleh Dr. Teguh Hadi Priyatno, M.Hum., M.M., M.H., ini menampilkan empat narasumber utama, yaitu Prof. Dr. Iriyanto Widisuseno, M.Hum., Guru Besar Fakultas Ilmu Budaya (FIB) Undip; Prof. Budi Setiyono, S.Sos., M.Pol.Admin., Ph.D., Wakil Rektor 1 Undip; Prof. Dr. Nunuk  Suryani, M.Pd., Sekretaris Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud RI; dan Dr. Moh. Solehatul Mustofa, M.A., Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang(Unnes). Selain itu, hadir sebagai keynote speaker, Agustina Wilujeng Pramestuti, S.S., M.M., Wakil Ketua Komisi X DPR RI.

Nunuk menegaskan bahwa saat ini Kemendikbud sedang mengajukan izin prakarsa untuk perubahan PP No. 57 Tahun 202, dengan mengakomodir segala masukan yang telah diterima, termasuk FGD ini akan menjadi pertimbangan tambahan. Nunuk juga menjelaskan bahwa Kemendikbud dengan program Merdeka Belajar memiliki tujuan, salah satunya membentuk pelajar Pancasila. Tujuan tersebut, menurutnya merupakan wujud ketegasan Kemendikbud untuk menciptakan pelajar Indonesia yang beriman, bertaqwa, dan berakhlak sesuai nilai-nilai Pancasila.

Menanggapi isu penghapusan mata kuliah Pancasila, Mustofa menjelaskan bahwa Fakultas Ilmu Sosial (FIS) Unnes memiliki jurusan politik dan kewarganegaraan dan di dalamnya terdapat program studi sarjana PPKn. Dari prodi tersebut harapannya Unnes dapat mencetak guru profesional untuk mata pelajaran PPKn. Mustofa menegaskan bahwa prodi PPKN di Unnes masih relevan menjadi mata kuliah di perguruan tinggi. “Kami mengembangkan kurikulum yang selalu mengikuti perkembangan zaman, secara kelembagaan prodi PPKN sudah mendapat akreditasi A,” ujarnya.  

Iriyanto memaparkan terkait survei yang dilakukan Center for Strategic and International Studies (CSIS) di tahun 2017, bahwa terdapat peningkatan dari jumlah masyarakat Indonesia yang ingin mengganti ideologi Pancasila, dan 10 persennya adalah generasi milenial. “Ini yang menjadi satu keresahan masyarakat kita yaitu semakin gencarnya pengaruh komunisme dan radikalisme. Ini semua akan berpengaruh pada eksistensi NKRI,” jelasnya.

Iriyanto mengingatkan bahwa radikalisme mengalami peningkatan seiring berkembangnya teknologi modern. Maka ia mengajak masyarakat, terutama generasi muda untuk waspada. Ia pun menambahkan bahwa Pancasila sangat penting bagi generasi milenial. Ia berkaca pada masyarakat Cina dan Jepang yang maju, karena memiliki pembentukan karakter sejak kecil.

"Tingkat radikalisme di sana sangat rendah," imbuhnya seperti dikutip kuasakata.com, Selasa (20/4).

Sementara itu, Budi menegaskan bahwa Pancasila sebagai mata pelajaran di sekolah maupun perguruan tinggi tetap dibutuhkan. Hal ini karena Pancasila sebagai sebuah ideologi mampu menjawab tantangan-tantangan yang akan dihadapi masyarakat Indonesia ke depan. Budi menjelaskan bila ideologi negara memiliki tiga fungsi, yakni membantu menentukan program dan tindakan politik, mendorong integrasi dan menyelesaikan konflik, serta membangun identitas kelompok.

Pancasila bukan sesuatu yang abstrak, tapi sebenarnya ada di dalam diri kita. Kalau ingin Pancasila action itu harusnya dimulai dari diri kita masing masing," katanya.

Agustina Wilujeng mengingatkan, bahwa dalam pembentukan kebijakan pendidikan selalu memiliki muatan ideologi. "Seperti tadi yang disampaikan oleh Prof. Budi. Muatan ideologi itu secara politis terus-menerus ditanamkan dalam setiap peraturan, yang dibuat oleh pemerintah maupun lembaga-lembaga negara yang lainnya,” jelas Ketua IKA FIB Undip ini.

Muatan ideologi berupa Pancasila, tambahnya, harus ditanamkan pada generasi muda. "Jika secara karakter anak-anak itu tidak kuat, maka sangat mudah anak-anak kita terpapar radikalisme," imbuhnya. Oleh karena itu, Agustina menegaskan, Pancasila harus benar-benar diwujudkan dalam kehidupan baik itu pola pikir, sikap mental, daya hidup, dan perilaku nyata sehari-hari.

"Artinya tujuan akhir dari semua adalah Pancasila sebagai nalar nilai dan nalar laku. Seperti kata Bung KarnoAku tidak mengatakan bahwa aku yang menciptakan Pancasila, apa yang aku kerjakan hanya menggali jauh ke dalam bumi kami, tradisi-tradisi kami dan aku menemukan lima butir mutiara yang indah”,” ungkapnya.

Tidak lupa Agustina mengajak semua lapisan masyarakat untuk mentradisikan dan mengajarkan anak-anak, agar Pancasila hadir dalam kehidupan. "Bagaimana menuntut ilmu, bagaimana bersosialisasi dengan kanan kiri, serta menghormati orang tua, menghormati masyarakat, menghormati tradisi itu dengan cara-cara Pancasila," pungkasnya. (azza/patricia)