Polemik Putusan MK Terhadap UU Cipta Kerja

Azza Ifana Berita Alumni 30/11/2021

Baru-baru ini muncul kritik pedas atas putusan Mahkamah Konstitusi terhadap omnibus law UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Masyarakat menilai bahwa keputusan MK tersebut ambigu. Menanggapi masalah itu, IKA FH Undip menggelar diskusi bertajuk “Quo Vadis Undang-Undang Cipta Kerja Pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi”. Webinar yang berlangsung pada Minggu (28/11) itu dihadiri oleh ribuan peserta.

Webinar tersebut menghadirkan lima narasumber, yaitu Prof. Dr. H. R. Benny Riyanto, S.H., M.Hum., C.N., (Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM); Dr. Hamdan Zoelva, S.H., M.H., (Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2013 - 2015); Prof. Susi Dwi Harijanti, S.H., LL.M., Ph.D., (Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran); Prof. Dr. Aidul Fitriciada Azhari, S.H., M.Hum., (Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta); Viktor Santoso Tandiasa, S.H., M.H., (Kuasa Hukum Pemohon Judicial Review UU Cipta Kerja); dan Dr. Wicipto Setiadi, S.H., M.H., (Dosen Fakultas Hukum UPN Veteran).

“Diskusi pada hari ini ditunggu-tunggu dan ini diskusi pertama pascaputusan MK, yang saya kira kita memang butuh melakukan diskusi dialektika bagaimana arah putusan MK yang mengabulkan sebagian permohonan uji formil,” tutur Ahmad Redi, Ketua Umum IKA FH. Lebih lanjut, Ahmad Redi mengatakan bahwa diskusi ini sekaligus bertujuan untuk menjawab keresahan-keresahan masyarakat. “Sampai tadi pagi banyak teman-teman yang menanyakan kepada saya, mereka lagi bikin peraturan gubernur terkait UMK, tanggal 30 November harus sudah diketuk, terus bagaimana status UMK-nya?” imbuhnya.

Benny sebagai narasumber pertama menjelaskan mengenai tiga poin penting hasil dari putusan MK mengenai UU Cipta Kerja. Pertama, putusan MK terhadap UU Cipta Kerja mempunyai kekuatan hukum mengikat bersyarat yang kemudian dimaknai sebagai inkonstitusional bersyarat. Kedua, terdapat tempo yang diberikan yakni selama dua tahun untuk memperbaiki. Ketiga, pemerintah dilarang membuat peraturan pelaksana baru yang menjadi turunan UU Cipta Kerja sampai tempo yang ditentukan.

“Intinya bahwa UU yang dimaksud itu masih tetap berlaku sepanjang syarat yang ditetapkan oleh MK itu dalam tempo tertentu dipenuhi. Temponya ini sudah ditentukan selama dua tahun. Berarti UU Cipta Kerja ini berlaku sambil dilakukan suatu perbaikan selama dua tahun,” tandas Benny.

Mengenai putusan MK pada Kamis, 25 November 2021, Viktor menilai bahwa putusan MK terkait UU Cipta Kerja tidak konsisten. “Kami melihat sedikit ketidakkonsistenan antara pertimbangan hukum dengan amar putusan,” ungkapnya. Ia mencontohkan bahwa saat ini MK memberikan perbaikan undang-undang bagi pemerintah dalam jangka waktu dua tahun, namun apabila tidak diperbaiki maka peraturan tersebut menjadi inkonstitusional secara permanen. “Jadi sepertinya MK memberikan kesempatan bagi pembentuk Undang-Undang untuk memperbaiki tetapi juga memberikan kesempatan kalau mau tidak memperbaiki ya tidak apa-apa,” tuturnya.

Pendapat Viktor tersebut mendapat dukungan dari Susi yang juga mengkritisi putusan MK. “Tampaknya menurut saya MK tidak mengkualifikasi pelanggaran prosedur yang menyebabkan cacat prosedur sebagai pelanggaran yang amat parah,” ujarnya.

Menanggapi apa yang disampaikan oleh Viktor, Aidul menjelaskan, putusan MK yang inkonstitusional tersebut berlaku, karena MK melihat adanya tujuan yang baik dari UU Cipta Kerja. “Dinilai mahkamah mengambil sikap kompromis, multiinterpretasi, ada sikap mendua, ambigu, dan macam-macam itu dinyatakan bahwa meskipun cacat formil dinyatakan inkonstitusional secara bersyarat karena mahkamah harus menyeimbangkan antara syarat formil. Pemikiran menyeimbangkan ini menjadi penting, tampaknya di satu sisi mahkamah melihat bahwa secara prosedur sudah cacat formil, tetapi ada tujuan secara materiil yang harus dipenuhi,” jelasnya.

Hamdan menganggap bahwa UU Cipta Kerja ini memiliki banyak aspek yang dibahas yang menjadi faktor putusan MK. “Istilah saya metode omnibuslaw campursari. Ini menjadi persoalan karena ada 78 UU dengan jenis yang berbeda-beda dengan banyak aspek yang diatur dimasukkan dalam satu UU,” tuturnya. 

Sebagai akademisi, Wicipto mengkhawatirkan bila ke depannya akan ada peraturan-peraturan baru yang tidak sesuai dengan prosedur sebagaimana syarat formil yang dinilai cacat pada UU Cipta Kerja ini. “MK mengakui tidak dipatuhinya proses pembentukan UU Cipta Kerja. Maka praktik yang tidak baik ini bisa mendapatkan legitimasi malah mungkin akan terus menjadi rujukan untuk terus diulang-ulang kembali. Jangan dijadikan contoh, UU Cipta Kerja ini sebagai Undang-Undang yang baik dalam tanda petik terutama melihat prosesnya,” ujar Wicipto. (azza)