FH Undip Diskusikan Penerapan Hukuman Mati bagi Koruptor

Azza Ifana Berita UNDIP 28/11/2021

Menanggapi isu korupsi di Indonesia, Fakultas Hukum (FH) Undip menggelar webinar nasional dengan tema “Efektivitas Penerapan Hukuman Mati Terhadap Koruptor Kelas Kakap”, Kamis (25/11). Webinar tersebut menghadirkan Prof. Dr. H. Sanitiar Burhanuddin, S.H., M.M., (Jaksa Agung RI); H. Ahmad Sahroni, S.E., M.I.Kom., (Wakil Ketua Komisi III DPR RI); Prof. Dr. Agus Surono, S.H., M.H., (Guru Besar Hukum Pidana, Universitas Pancasila); Dr. Barita Simanjutak, S.H., M.H., CfrA., (Ketua Komisi Kejaksaan RI); Prof. Dr. Pujiyono, S.H., M.Hum., (Guru Besar Ilmu Hukum Pidana, Undip); dan Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum., (Ketua Majelis Hukum dan HAM PP Muhammadiyah).

Burhanuddin mengungkapkan bahwa penerapan hukuman mati bagi koruptor dinilai perlu, sebagai upaya memberantas korupsi yang dia katakan sebagai ‘pandemi hukum’. “Fenomena korupsi di Indonesia justru semakin menggurita, akut, sistemik serta menjadi pandemi hukum yang ada di lapisan masyarakat. Pelaku tindak korupsi itu seperti patah tumbuh hilang berganti. Oleh karena itu kejaksaan merasa perlu adanya terobosan hukum dengan penerapan hukuman mati bagi para koruptor,” jelasnya ketika berpidato sebagai pembuka diskusi.

Istilah pandemi untuk kasus korupsi juga diungkapkan Surono. Ia menyebutkan, korupsi memiliki sifat endemis yang jika dibiarkan akan dapat meluas seperti wabah penyakit. Lebih lanjut Surono menjelaskan bahwa kasus korupsi juga dipengaruhi oleh sistem negara yang buruk, serta pengawasan dari lembaga pemerintah yang lemah.

Wacana hukuman mati bagi koruptor kelas kakap ini didukung oleh Sahroni. “Terkait hukuman mati bagi para koruptor, secara pribadi saya mendukung, namun tentunya harus melalui mekanisme yang jelas,” tuturnya. Ia menambahkan bahwa sebenarnya di Indonesia sudah ada Undang-Undang yang mengatur hukuman mati bagi para koruptor. UU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut berisi mengenai penjatuhan pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi yang terjadi apabila dilakukan dalam keadaan-keadaan tertentu, seperti korupsi dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya, korupsi terjadi saat bencana alam nasional, korupsi yang terjadi merupakan pengulangan tindak pidana korupsi, serta korupsi dilakukan pada saat negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter.

Wacana untuk memberikan pidana mati terhadap para koruptor disebut oleh Barita sebagai langkah yang dapat menjaga kepentingan hukum. Dengan diterapkannya pidana mati, Indonesia dapat menjaga kepentingan negara, masyarakat, dan individu. Negara harus dilindungi dari perbuatan koruptor yang dapat merusak pembangunan nasional, perekonomian negara, dan kemajuan bangsa. Sementara itu, masyarakat wajib dilindungi dari perbuatan koruptor yang dapat menimbulkan masalah sosial. Setiap individu juga berhak mendapat perlindungan atas perbuatan para koruptor yang merugikan kepentingan banyak orang.

Pujiyono menilai, saat ini kejaksaan telah mengambil langkah berani dengan menggaungkan wacana pidana mati bagi koruptor. Ia menganggap kejaksaan saat ini merupakan leading sector pemberantasan korupsi. “Kalau tahun-tahun kemarin, leading sector-nya itu adalah KPK, saya bisa katakan, saat ini pemberantasan korupsi itu leading sector-nya adalah kejaksaan,” ujarnya. Dia mengingatkan agar seluruh elemen masyarakat Indonesia turut memantau wacana tersebut.

Pakar Hukum dan HAM, Trisno mengatakan bahwa Indonesia akan mendapat penolakan dari masyarakat internasional jika dapat melaksanakan pidana mati bagi koruptor. Oleh karenanya, perlu kesungguhan dan kemauan politik yang kuat agar wacana tersebut dapat direalisasikan. Wacana pidana mati, lanjutnya, harus mendapatkan persetujuan dari Presiden dan Mahkamah Agung serta dapat dilaksanakan dengan sungguh-sungguh oleh Jaksa Agung, Kapolri, dan KPK. (azza)

Sumber foto: awal.id